Sumbardaily.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mencari terobosan baru untuk memastikan pembangunan daerah tetap berjalan di tengah tantangan fiskal yang semakin dinamis.
Selain memperkuat pengelolaan aset daerah, Pemprov Sumbar juga mulai menyiapkan berbagai sumber pembiayaan alternatif melalui skema creative financing, termasuk pemanfaatan instrumen sukuk dan obligasi daerah.
Langkah tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, saat memberikan jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Ranperda Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar yang berlangsung di Padang, Senin (22/6/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Mahyeldi menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD Sumbar yang telah memberikan perhatian, masukan, serta dukungan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
Ia juga mengucapkan terima kasih atas dukungan DPRD terhadap capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemprov Sumbar berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2025.
Menurut Mahyeldi, berbagai masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD menjadi bagian penting dalam proses evaluasi dan penyempurnaan kebijakan pembangunan daerah ke depan.