Sumbardaily.com – Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang menyatakan dukungan terhadap pembangunan Jalan Tol Sicincin–Bukittinggi yang merupakan bagian dari proyek strategis Tol Padang–Pekanbaru. Dukungan tersebut disertai dorongan agar seluruh tahapan perencanaan hingga pengadaan tanah dilakukan secara terbuka, transparan, dan tetap menjamin hak-hak masyarakat yang terdampak.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Padang Panjang, Allex Saputra, saat menghadiri Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Pihak yang Berhak Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang–Pekanbaru Seksi Sicincin–Bukittinggi.
Kegiatan itu diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, dan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II di Aula Balai Kota Padang Panjang, Jumat (5/6/2026).
Dalam forum tersebut, Allex menegaskan bahwa pembangunan tol lanjutan dari Seksi Padang–Sicincin itu merupakan kebutuhan yang penting untuk mendukung kemajuan daerah sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah di Sumatera Barat (Sumbar). Namun demikian, ia menilai keberhasilan proyek tersebut juga ditentukan oleh keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Menurutnya, masyarakat perlu memperoleh penjelasan yang lengkap dan mudah dipahami mengenai seluruh tahapan pembangunan jalan tol. Informasi tersebut mencakup trase jalan tol, manfaat pembangunan, mekanisme pengadaan tanah, bentuk ganti kerugian, perlindungan hak masyarakat, hingga potensi dampak sosial dan lingkungan yang mungkin muncul selama proses berlangsung.
Allex menekankan bahwa keterbukaan informasi menjadi faktor penting untuk menghindari munculnya kesalahpahaman di tengah masyarakat. Karena itu, pihak perencana, pelaksana proyek, maupun seluruh instansi terkait diharapkan aktif memberikan penjelasan yang komprehensif kepada warga yang terdampak maupun masyarakat luas.
“Saya berharap kepada pihak perencana, pelaksana, maupun seluruh instansi terkait agar dapat memberikan penjelasan yang seluas-luasnya dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat. Informasi mengenai trase, manfaat pembangunan, mekanisme pengadaan tanah, bentuk ganti kerugian, perlindungan hak masyarakat, hingga dampak sosial dan lingkungan perlu disampaikan secara utuh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman,” ujar Allex.