Menurut informasi yang dihimpun dalam rapat, berbagai pihak di tingkat nagari selama ini hanya mengetahui isu tersebut dari pemberitaan yang beredar dan unggahan di media sosial.
Syamsurizaldi menegaskan bahwa pemerintah menghormati setiap pandangan dan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat. Namun demikian, setiap usulan yang berkaitan dengan perubahan wilayah administrasi harus mengikuti mekanisme yang sah dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
“Pemerintah daerah menghargai setiap pandangan yang berkembang di masyarakat. Namun, setiap aspirasi yang berkaitan dengan perubahan wilayah administrasi harus didasarkan pada mekanisme yang sah, melibatkan masyarakat secara luas, serta memenuhi ketentuan hukum yang berlaku,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa persoalan perubahan batas wilayah maupun status administrasi daerah bukanlah hal sederhana. Proses tersebut memiliki dampak yang luas karena berkaitan dengan berbagai aspek pemerintahan dan pelayanan publik.
Menurutnya, perubahan wilayah administrasi menyangkut aspek hukum, tata kelola pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, pembangunan daerah, hingga pengelolaan keuangan negara.
“Kami memahami bahwa masyarakat tentu menginginkan pelayanan yang semakin baik dan pembangunan merata. Aspirasi tersebut menjadi perhatian pemerintah dan akan terus menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah,” ungkapnya.
Dalam rapat koordinasi tersebut, para Wali Nagari, Ketua Bamus, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), serta Camat Sangir Batang Hari juga menyampaikan pernyataan bersama. Mereka menegaskan penolakan terhadap wacana perpindahan tiga nagari di wilayah tersebut ke daerah tetangga.
Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga mengajak masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan kondusivitas daerah di tengah berkembangnya berbagai informasi mengenai isu tersebut.