Larangan ini memiliki tujuan strategis, yakni menjaga populasi ternak, meningkatkan produksi daging secara berkelanjutan, serta mendukung upaya swasembada daging di masa depan.
Nila menegaskan bahwa pemotongan betina produktif, meskipun dilakukan dalam konteks ibadah, berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap ketersediaan ternak di daerah.
“Kita tidak ingin niat ibadah saat ini justru mengorbankan masa depan peternakan kita. Karena itu, kesadaran semua pihak sangat diperlukan,” tegasnya.
Sebagai langkah lanjutan, Dinas Pertanian mengimbau peternak, pedagang, dan panitia kurban untuk memastikan hewan yang akan disembelih telah melalui pemeriksaan status reproduksi oleh petugas berwenang. Hal ini penting guna memastikan hewan tidak termasuk kategori betina produktif.
Selain itu, panitia juga diminta mengutamakan penggunaan hewan jantan atau ternak betina afkir yang sudah tidak produktif. Kelengkapan dokumen seperti Surat Keterangan Status Reproduksi (SKSR) dari dinas asal hewan juga menjadi syarat penting dalam pelaksanaan kurban.
Melalui penguatan pengawasan dan edukasi ini, Pemko Payakumbuh berharap pelaksanaan kurban berjalan sesuai syariat sekaligus mendukung keberlanjutan sektor peternakan dan ketahanan pangan daerah.
“Kami mengingatkan seluruh panitia dan masyarakat agar tidak menyembelih ternak betina produktif untuk kurban. Ini bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga populasi ternak dan ketahanan pangan di masa depan,” sebut Nila. (*)