Sumbardaily.com, Padang - Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Padang belum bisa direalisasikan dalam waktu dekat jika persoalan lahan belum tuntas.
Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) menegaskan kesiapan membangun, namun dengan satu syarat utama, lahan dari Pemerintah Kota (Pemko) Padang harus tersedia dan memenuhi ketentuan luas minimal.
Penegasan itu mencuat saat Wali Kota Padang, Fadly Amran bertemu Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf di Kantor Kementerian Sosial RI, Senin (23/2/2026) siang.
Dalam pertemuan tersebut, Fadly membawa dua agenda utama, yakni pembangunan Sekolah Rakyat dan penanganan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda Kota Padang pada akhir tahun lalu.
“Alhamdulillah pertemuan dengan Mensos RI, Saifullah Yusuf sangat konstruktif. Kami membahas tentang pembangunan Sekolah Rakyat, dan juga bantuan dari Kemensos terhadap korban bencana hidrometeorologi Kota Padang akhir tahun lalu,” katanya.
Fadly menjelaskan, Pemko Padang saat ini sedang berproses melakukan pengadaan tanah guna memenuhi kebutuhan luas minimal pembangunan Sekolah Rakyat.
Sejatinya, pemerintah daerah sebenarnya telah memiliki lahan di Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah. Namun, luas area tersebut dinilai belum mencukupi untuk pembangunan sesuai ketentuan.