Sumbardaily.com, Padang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang menegaskan komitmennya untuk mempercepat proses pengadaan tanah bagi dua proyek strategis nasional yang sangat dinantikan masyarakat, yakni Fly Over Sitinjau Lauik dan Pengendalian Banjir Sungai Batang Kandis. Kedua proyek ini dinilai vital untuk mengatasi kemacetan ekstrem dan mengantisipasi kecelakaan di jalur Padang–Solok sekaligus memperkuat sistem pengendalian banjir di kawasan padat penduduk.
Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan hal itu usai menghadiri rapat pembahasan bersama sejumlah pihak di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat (Sumbar), Rabu (8/10/2025). Pertemuan tersebut melibatkan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, Kepala Kejati Sumbar Yuni Daru Winarsih, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar Elsa Putra Friandi, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Naryo Widodo, serta perwakilan ATR/BPN Kota Padang.
Menurut Fadly, rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk menuntaskan berbagai persoalan administratif dan hukum yang masih menghambat proses pengadaan lahan. Ia berharap, dengan kolaborasi semua lembaga terkait, pembangunan dua proyek strategis tersebut dapat segera terealisasi.
“Mudah-mudahan melalui pertemuan ini pekerjaan rumah kita bersama bisa segera terselesaikan. Kami juga ucapkan terima kasih atas perhatian besar pemerintah pusat melalui Bapak Andre Rosiade dalam proyek ini,” ujar Fadly Amran.
Ia menegaskan, percepatan pembebasan lahan merupakan kunci utama agar proyek Fly Over Sitinjau Lauik dan Pengendalian Banjir Sungai Batang Kandis segera berjalan. Fadly menilai, keberhasilan dua proyek tersebut akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, baik dalam hal kelancaran transportasi maupun mitigasi bencana banjir di Kota Padang.
“Pembangunan ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga soal keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Kami ingin manfaatnya segera dirasakan oleh warga,” tegas Fadly.
Sementara itu, Kepala Kejati Sumbar Yuni Daru Winarsih menyampaikan komitmen lembaganya untuk mendukung penuh pelaksanaan proyek strategis nasional dari aspek hukum. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga agar setiap proses berjalan transparan, akuntabel, dan bebas hambatan hukum.