Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Bagian Hukum, dan Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Agam.
Implementasi rekomendasi Ombudsman ini diharapkan dapat memperkuat sistem pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan Kabupaten Agam.
Keberhasilan program ini akan menjadi model bagi daerah lain dalam mengembangkan sistem serupa, sekaligus memastikan terwujudnya lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung perkembangan optimal peserta didik.
Dalam konteks yang lebih luas, inisiatif ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan nasional terkait perlindungan peserta didik, sekaligus membangun fondasi yang kuat untuk sistem pendidikan yang berkualitas dan bebas dari kekerasan. (red)