Kemudian, apakah kegiatan tersebut telah dilaksanakan secara efektif dan efisien, apakah telah dilakukan pengawasan sehingga tidak ada permasalahan dalam pelaksanaannya.
Irsyad juga mengingatkan, dalam pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2022 perlu dikaitkan dengan LKPJ Kepala Daerah tahun 2022.
Hal ini untuk melihat kesesuaian anggaran yang digunakan dengan capaian program yang berhasil diwujudkan.
Baca Juga:
Lepas JCH Kloter Terakhir, Irsyad Syafar: Jalani Ibadah Ini dengan Ikhlas
“Serta dikaitkan pula dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melihat apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tambah Irsyad.
Rapat paripurna tersebut beragendakan mendengarkan tanggapan pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2022.
Tanggapan disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi. Selanjutnya tahapan akan berlanjut kepada proses pembahasan di tingkat komisi dan badan anggaran.