Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Irsyad Syafar meminta proses pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan lebih maksimal.
Sebab, pertanggungjawaban tersebut sangat strategis kedudukannya dalam proses pengelolaan keuangan daerah.
Hal itu ditegaskan Irsyad Syafar saat membuka rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumbar, Senin (19/6/2023).
Menurut Irsyad, selama ini fokus pembahasan baru untuk memastikan berapa realisasi pendapatan, belanja dan SILPA yang akan digunakan di perubahan APBD.
“Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sangat strategis kedudukannya dalam proses pengelolaan keuangan daerah sebagai sarana untuk mengevaluasi APBD secara menyeluruh, baik terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Hasil dari evaluasi tersebut akan menjadi input untuk penyusunan APBD tahun berikutnya,” tegas Irsyad.
Baca Juga:
Polda Sumbar Bongkar Kasus TPPO, 4 Pelaku Diringkus
Irsyad melanjutkan, dari pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, akan dapat diketahui apakah perencanaan program dan kegiatan telah disusun dengan baik yang sejalan dengan program prioritas pembangunan daerah.
