Tiga Arsiparis Berikan Materi Penggunaan Srikandi
Untuk memperkuat pemahaman peserta, DPK Kabupaten Dharmasraya menghadirkan tiga narasumber yang merupakan arsiparis dari instansi tersebut. Materi yang diberikan berfokus pada penguatan tata kelola kearsipan melalui implementasi aplikasi Srikandi.
Pembahasan mencakup pengenalan dan pemahaman fitur-fitur terbaru, tata cara mengoperasikan fitur sesuai kebutuhan administrasi, hingga praktik pemberkasan arsip elektronik. Materi tersebut disusun untuk membantu peserta memahami penerapan aplikasi dalam pekerjaan administrasi sehari-hari.
Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan semakin terampil dalam mengelola naskah dinas secara elektronik. Kemampuan mengelompokkan arsip berdasarkan klasifikasi yang sesuai juga menjadi perhatian, sehingga dokumen dapat disimpan secara sistematis dan ditemukan kembali dengan lebih mudah ketika diperlukan.
Pemberkasan arsip yang dilakukan secara tertib menjadi salah satu aspek penting dalam penggunaan Srikandi. Dengan pengelolaan yang terstruktur, arsip dinamis dapat ditata sesuai ketentuan kearsipan dan mendukung kebutuhan informasi di lingkungan pemerintahan.
Selain meningkatkan keterampilan teknis, kegiatan ini dimanfaatkan sebagai sarana koordinasi antara Admin Tata Usaha dan Konseptor. Penyamaan pemahaman kedua unsur tersebut dinilai penting untuk mendukung penerapan aplikasi Srikandi di setiap perangkat daerah.
Melalui koordinasi tersebut, para peserta diharapkan memiliki pemahaman yang selaras mengenai alur kerja aplikasi, pemanfaatan fitur, serta tata cara pengelolaan arsip elektronik. Dengan begitu, kendala yang berpotensi muncul dalam penggunaan aplikasi dapat diminimalkan.
Perkuat Transformasi Digital Administrasi Pemerintahan
Bimtek pemantapan penggunaan Srikandi merupakan salah satu langkah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam memperkuat transformasi digital, khususnya pada bidang administrasi pemerintahan dan kearsipan.
Optimalisasi aplikasi tersebut diharapkan mendukung pengelolaan surat-menyurat dan arsip yang lebih tertib. Selain itu, penyimpanan dokumen secara sistematis diharapkan memudahkan aparatur menemukan informasi ketika dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
