Abdurrahman menyebutkan, berbagai catatan yang disampaikan dalam evaluasi sebelumnya telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Karena itu, kunjungan terbaru diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan pekerjaan sekaligus memastikan langkah perbaikan yang telah dilakukan pemerintah daerah.
Pada agenda terdahulu, tim Satgas PRR juga sempat meninjau lokasi pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang terdampak bencana di Ladang Laweh, Kecamatan Rambatan. Peninjauan tersebut merupakan bagian dari pemantauan terhadap program rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan di wilayah Tanah Datar.
Dalam evaluasi kali ini, perhatian diarahkan kembali pada berbagai kegiatan pemulihan yang sudah ditindaklanjuti maupun yang masih dalam proses pengerjaan. Pemerintah daerah juga menjalankan sejumlah program dengan dukungan tambahan transfer keuangan dari pemerintah pusat.
Abdurrahman berharap monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala dapat membantu pemerintah daerah mengidentifikasi hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Masukan dari Satgas PRR dinilai penting untuk mendukung percepatan pelaksanaan program pemulihan pascabencana.
“Kami berharap melalui kunjungan ini, Satgas PRR dapat memberikan arahan dan masukan terhadap pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang sedang berjalan, sehingga berbagai upaya pemulihan dapat terlaksana dengan baik,” harapnya.
Satgas PRR Kunjungi Daerah Terdampak Secara Bergiliran
Wakil Koordinator Wilayah Sumbar Satgas PRR, Kolonel Inf. D. Angi Feksi, menjelaskan bahwa monitoring dan evaluasi terhadap daerah terdampak bencana dilaksanakan secara berkala. Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, tim melakukan kunjungan ke daerah setiap dua minggu.
Dari 13 kabupaten terdampak bencana di Sumbar yang menjadi sasaran pemantauan, Satgas PRR melaksanakan kunjungan secara bergiliran. Pola tersebut diterapkan untuk melihat perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi di masing-masing wilayah sesuai agenda yang telah disusun.
“Setiap dua minggu kami harus ke Padang. Dari 13 kabupaten terdampak sesuai perintah, kunjungan dilakukan secara bergiliran. Saat ini, sesuai jadwal, kami kembali melakukan monitoring dan evaluasi di Tanah Datar,” ungkap Angi Feksi.
