Komisi II DPR Ingin Kurangi Beban Pemerintah Daerah
Dede menegaskan, Komisi II DPR RI ingin membantu pemerintah daerah mengurangi beban dalam menjalankan pemerintahan. Menurutnya, persoalan yang dihadapi daerah tidak terbatas pada Transfer ke Daerah (TKD), tetapi juga mencakup berbagai aspek lain yang memengaruhi pelaksanaan tugas pemerintahan.
Beberapa persoalan yang turut menjadi perhatian adalah pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan kepastian implementasi Reforma Agraria. Berbagai persoalan tersebut membutuhkan perhatian agar pemerintah daerah dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan dukungan kebijakan yang jelas.
Selain pembenahan regulasi, Dede menilai sosialisasi peraturan kepada kepala daerah perlu diperkuat. Langkah itu diperlukan agar kebijakan pemerintah pusat dapat dipahami secara menyeluruh sebelum diterapkan di tingkat daerah.
Dengan pemahaman yang utuh, kepala daerah diharapkan tidak lagi menghadapi kesulitan dalam menentukan aturan yang harus diikuti ketika melaksanakan kebijakan pemerintah pusat. Sosialisasi juga diperlukan untuk mengurangi kebutuhan kepala daerah datang berulang kali ke Jakarta hanya untuk memperoleh penjelasan mengenai kepastian hukum.
“Kami mesti menangkap bahwa butuh sosialisasi peraturan kepada para kepala daerah, supaya mereka tidak bolak-balik ke Jakarta hanya untuk mencari kepastian hukum,” tegas politikus Fraksi Partai Demokrat tersebut.
Sorotan Komisi II DPR RI itu mencakup dua persoalan utama dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah, yakni kebutuhan anggaran untuk menjalankan fungsi GWPP serta kepastian regulasi dalam pelaksanaan kebijakan.
Keduanya dinilai perlu mendapat perhatian agar gubernur dan pemerintah daerah dapat menjalankan tugas tanpa terkendala persoalan pembiayaan maupun ketidakjelasan aturan. (*)
