Sumbardaily.com - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat meminta Pemerintah Azerbaijan meninjau kembali kebijakan pelarangan penggunaan jilbab di institusi pendidikan dan ruang publik. Dia menilai kebijakan tersebut berpotensi membatasi kebebasan beragama dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Syahrul menyampaikan keberatan itu dengan tetap mengedepankan hubungan persahabatan antara Indonesia dan Azerbaijan. Menurut dia, pemerintah negara sahabat tersebut perlu mempertimbangkan persoalan jilbab secara lebih bijaksana dan inklusif.
"Kami menyayangkan dan meminta Pemerintah Azerbaijan lebih bijak dalam melihat isu jilbab. Jilbab bukanlah simbol ekstremisme, melainkan ekspresi keimanan yang damai dan hak asasi setiap muslimah. Pelarangan justru akan menimbulkan luka dan keresahan sosial, bukan persatuan. Kami percaya Pemerintah Azerbaijan yang selama ini moderat dapat menemukan jalan tengah yang lebih inklusif," ujar Syahrul dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Politisi Fraksi PKS itu menegaskan, kritik tersebut disampaikan sebagai bentuk penghormatan terhadap Azerbaijan sekaligus perhatian terhadap kebijakan yang menyangkut kebebasan menjalankan agama. Dia berharap pemerintah setempat dapat mencari penyelesaian yang tidak menimbulkan persoalan sosial maupun mengesampingkan hak fundamental masyarakat.
Soroti Kontradiksi dengan Komitmen Anti-Islamofobia
Syahrul juga menyoroti kebijakan tersebut karena Azerbaijan baru saja menjadi tuan rumah Konferensi Parlemen Organisasi Kerja Sama Islam (OKI/PUIC) 2026 di Baku. Dalam pertemuan itu, parlemen negara-negara Islam menyepakati komitmen bersama untuk memperjuangkan penghapusan Islamofobia di dunia.
Menurut Syahrul, komitmen yang disuarakan dalam forum internasional tersebut menjadi tidak selaras apabila di dalam negeri Azerbaijan justru terdapat kebijakan yang dapat dimaknai sebagai bentuk Islamofobia.
