Sumbardaily.com - Pemerintah Kabupaten Agam menyiapkan arah pembangunan industri untuk periode 2026-2046 dengan mengembangkan industri sesuai potensi masing-masing wilayah, bukan memusatkannya dalam satu kawasan terpadu.
Kebijakan ini juga diarahkan untuk memperluas peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, serta industri kecil dan menengah dalam menggerakkan perekonomian daerah.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal saat membacakan jawaban Bupati Agam atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Agam dalam rapat paripurna, Senin (12/10/2026). Jawaban tersebut berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) 2026-2046.
Dalam rapat itu, pemerintah daerah menanggapi sejumlah pertanyaan, masukan, dan saran yang sebelumnya disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Agam. Salah satu poin yang dibahas adalah pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengenai arah pengembangan industri di Kabupaten Agam.
Pemerintah daerah menjelaskan, pembangunan industri tidak dirancang dengan membentuk satu kawasan industri terpadu yang menjadi pusat seluruh kegiatan industri. Pengembangannya akan dilakukan secara tersebar dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki setiap wilayah.
Pendekatan tersebut juga disertai komitmen untuk memberikan kesempatan lebih luas kepada UMKM, koperasi, serta pelaku industri kecil dan menengah agar terlibat dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Agam.
Menurut jawaban Bupati Agam yang disampaikan Muhammad Iqbal, penguatan industri berbasis potensi lokal akan dilakukan melalui sejumlah langkah. Upaya itu mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), pemanfaatan teknologi tepat guna, pengembangan pemasaran digital, kemudahan akses permodalan, serta pembentukan kemitraan yang adil antara industri menengah dan besar dengan usaha masyarakat.
