Pandangan serupa disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus. Ia menilai APIP memiliki posisi strategis dalam sistem pengawasan internal pemerintah, terutama untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran sebelum berkembang menjadi persoalan hukum.
Peran APIP tersebut berkaitan erat dengan upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah. Pengawasan yang berjalan dengan baik dapat membantu memastikan proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai ketentuan.
Penekanan terhadap fungsi pengawasan internal juga menjadi bagian dari upaya membangun sistem pemerintahan yang mampu mencegah penyimpangan sejak awal. Dengan demikian, pencegahan korupsi tidak hanya bertumpu pada penanganan setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga pada pembenahan proses dan mekanisme kerja pemerintahan.
Annisa Dorong Transparansi Perencanaan hingga Pengadaan
Bagi Pemkab Dharmasraya, penguatan tata kelola perlu diterapkan pada seluruh tahapan penyelenggaraan pemerintahan. Annisa menegaskan, upaya pencegahan korupsi harus dimulai sejak perencanaan program, dilanjutkan dalam proses penganggaran, hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
Setiap tahapan tersebut perlu dijalankan dengan prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban. Penerapan integritas dalam proses pemerintahan juga menjadi hal penting agar kebijakan yang diambil tetap sesuai ketentuan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Penandatanganan kesepakatan bersama dalam rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari komitmen Dharmasraya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Namun, sebagaimana ditegaskan Annisa, komitmen itu harus diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab setiap hari.
Ia juga menyoroti pentingnya perbaikan tata kelola untuk mendukung kebijakan yang akuntabel. Pemerintahan yang bersih diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus menciptakan kondisi yang mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.
