Menurutnya, terdapat banyak hal yang dapat dilakukan secara bersama-sama apabila seluruh pihak membuka ruang kolaborasi.
Ia kemudian menyinggung sembilan Program Unggulan (Progul) yang digaungkan Wali Kota Padang Fadly Amran bersama Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir.
Sebagai wakil rakyat, Mulyadi menyebut dirinya memiliki kewajiban menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan program-program tersebut dapat dikawal melalui mekanisme yang menjadi tugas DPRD.
"Oleh karena itu, kami dari Fraksi PKS DPRD Padang tentu ingin mengajak Fraksi dari partai lain untuk sama-sama mengawal kebijakan dari Wali Kota-Wawako Padang dan menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana mestinya. Pada prinsipnya, jika kita bisa bersama-sama, kenapa kita harus berjalan sendiri-sendiri," katanya.
Menurut Mulyadi, kolaborasi tidak hanya penting di lingkungan pemerintahan dan DPRD. Perantau Minang juga memiliki posisi penting karena banyak warga Padang dan Sumatera Barat yang mencari kehidupan di berbagai daerah di luar kampung halaman.
Karena itu, keberadaan organisasi perantau seperti IKM dinilai dapat menjadi salah satu ruang untuk mempertemukan warga Minang dengan latar belakang yang beragam.
"Di sana, IKM berperan penting untuk menyatukan para Perantau Minang dari berbagai kalangan dan latar belakang. Dukungan dari Perantau agar pembangunan dan cita-cita Padang ini tentu sangat dibutuhkan dan sangat diperlukan, karena dukungan dari semua pihak itu sangat berdampak signifikan," ujarnya.
