Fasilitas Pemerintahan Turut Terdampak
Selain infrastruktur yang menjadi penghubung antardaerah, Gibran meninjau fasilitas yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Solok yang ikut terdampak galodo.
Di lokasi tersebut, ia meminta pemerintah melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap fasilitas pemerintahan yang mengalami kerusakan. Pendataan diperlukan agar penanganan dapat disesuaikan dengan kondisi setiap bangunan, termasuk membedakan fasilitas yang memerlukan penanganan darurat dan fasilitas yang membutuhkan perbaikan permanen.
Galodo yang terjadi pada Senin malam (21/9/2026) dilaporkan menyebabkan sedikitnya 12 bangunan perkantoran di wilayah Kabupaten Solok mengalami kerusakan.
Kondisi tersebut membuat pendataan dan penentuan skala penanganan menjadi bagian penting dalam proses pemulihan. Langkah itu juga diperlukan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap dapat diberikan meskipun sejumlah fasilitas pemerintahan terdampak bencana.
"Untuk fasilitas penyelenggaraan pemerintahan yang terdampak, segera didata, mana yang membutuhkan penanganan darurat, mana yang membutuhkan perbaikan permanen. Yang paling penting, pelayanan kepada masyarakat jangan sampai berhenti," pinta Gibran.
Pembersihan Material Banjir Jadi Bagian Pemulihan
Gibran juga menekankan bahwa proses pemulihan tidak selesai hanya karena genangan air telah surut. Berbagai material yang terbawa banjir perlu segera dibersihkan untuk membuka kembali akses masyarakat.
Material yang harus ditangani antara lain lumpur, pasir, batu, kayu, hingga material longsoran. Pembersihan menjadi langkah penting agar jalur yang sebelumnya terdampak dapat kembali digunakan masyarakat.
Pemulihan juga perlu dilakukan terhadap berbagai fasilitas yang terdampak bencana. Infrastruktur dan fasilitas tersebut meliputi jalan dan jembatan, kawasan permukiman, lahan pertanian, masjid, fasilitas umum, hingga kantor pemerintahan.
