Sebanyak 97 sekolah telah diusulkan untuk direlokasi. Dari jumlah tersebut, 34 sekolah sudah memasuki tahap pembangunan.
Namun, tiga sekolah batal direlokasi. Sementara itu, 60 sekolah lainnya belum dapat memulai pembangunan karena masih menghadapi persoalan kepastian lahan.
Kabupaten Agam menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian pemerintah dalam upaya mempercepat penyediaan lahan relokasi. Perhatian serupa juga diberikan kepada sejumlah daerah lainnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumbar.
Kepastian lahan menjadi persoalan penting dalam proses relokasi sekolah. Tanpa kepastian lokasi dan status lahan, pembangunan sekolah baru tidak dapat segera dimulai.
Karena itu, Abdul Mu'ti meminta pemerintah daerah segera menetapkan lahan dan melengkapi dokumen hibah yang diperlukan. Pemerintah juga meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mempercepat proses pendaftaran serta sertifikasi lahan.
Langkah tersebut diperlukan agar pembangunan sekolah di lokasi baru dapat segera berjalan. Kepastian lahan juga menjadi salah satu syarat penting agar anggaran pembangunan dapat dicairkan dan sekolah dapat dipindahkan ke lokasi yang lebih aman.
Bagi Kabupaten Agam, percepatan penyediaan lahan menjadi bagian penting dari tahapan pemulihan pendidikan pascabencana. Relokasi diharapkan dapat memberikan lokasi belajar yang lebih aman bagi peserta didik sekaligus mendukung keberlanjutan kegiatan belajar mengajar.
Fasilitas Pendidikan Juga Mendapat Dukungan
Pemulihan pendidikan tidak hanya menyasar bangunan sekolah. Pemerintah juga menyiapkan dukungan fasilitas pendidikan bagi sekolah dan peserta didik yang terdampak bencana.
