Fauzan menegaskan prinsip tersebut dalam konteks Business Judgment Rule.
“Business Judgment Rule bukan imunitas. Perlindungan terhadap keputusan bisnis dibangun melalui proses pengambilan keputusan yang prudent, informed, dan terdokumentasi,” ujarnya dikutip Rabu (23/9/2026).
Menurut Fauzan, dokumentasi proses pengambilan keputusan memiliki peran penting dalam memastikan setiap tindakan korporasi mempunyai dasar yang jelas. Salah satu bentuknya adalah evidence trail atau jejak bukti yang menggambarkan proses pertimbangan sebelum keputusan ditetapkan.
Jejak tersebut dapat berupa kajian kelayakan, alternatif keputusan, profil risiko, valuasi independen, hingga risalah rapat. Seluruh dokumen tersebut menjadi bagian penting dalam menunjukkan bahwa keputusan perusahaan dibuat melalui proses yang terukur.
Pendekatan itu juga relevan dalam pengelolaan dan penataan bisnis Hutama Karya. Setiap keputusan korporasi, termasuk dalam proses business streamlining, perlu didasarkan pada pertimbangan yang dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan.
Melalui kerangka tersebut, business streamlining BUMN ditempatkan sebagai proses yang lebih luas daripada sekadar mengurangi jumlah entitas. Penataan mencakup diagnosis bisnis, pilihan aksi korporasi, pengukuran potensi nilai dan kebutuhan modal, pengelolaan risiko, aspek hukum, tata kelola, hingga pengelolaan perusahaan setelah restrukturisasi.
Pada akhirnya, pendekatan tersebut diarahkan untuk membentuk portofolio BUMN yang lebih sehat, bernilai, dan berkelanjutan. Pengambilan keputusan yang terukur dan prudent menjadi bagian penting agar proses penataan tetap memperhatikan kepentingan perusahaan sekaligus pemegang saham, pekerja, kreditur, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya. (*)
