Sumbardaily.com - Rentetan kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Barat (Sumbar) kembali memunculkan tuntutan penghentian sementara operasional program tersebut.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang menilai berulangnya insiden yang melibatkan anak-anak sekolah tidak dapat dipandang sebagai persoalan teknis semata, terlebih ketika pemerintah masih menghadapi persoalan pengawasan dan pertanggungjawaban.
Desakan moratorium itu disampaikan LBH Padang setelah 83 siswa dan siswi MTsN 1 Kota Pariaman harus mendapatkan perawatan di fasilitas kesehatan akibat mengalami mual, muntah, dan pusing seusai menyantap makanan MBG pada Senin (14/9/2026) lalu.
Peristiwa tersebut terjadi sekitar dua pekan setelah kasus keracunan yang menimpa 344 orang di Palupuh, Kabupaten Agam, pada 1 September 2026 lalu.
Bagi LBH Padang, dua kejadian tersebut tidak berdiri sendiri. Rentetan insiden keracunan MBG yang sebelumnya terjadi di sejumlah wilayah Sumbar dinilai menunjukkan persoalan yang lebih mendasar dalam pelaksanaan program.
Organisasi bantuan hukum itu juga mengecam pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono yang menyebut persoalan MBG secara keseluruhan tidak bermasalah dan mengaitkan mencuatnya kasus tersebut dengan faktor ideologis politik.
“MBG secara keseluruhan tidak pernah bermasalah, itu hanya persoalan ideologis politik,” ucap Sudaryono.
