“Itu kan untuk saudara-saudara kita yang berhak menerima itu, dengan metode lain adalah subsidi harus tepat sasaran,” lanjutnya.
Selain mengingatkan masyarakat, Bahlil juga membuka kemungkinan adanya penguatan regulasi untuk mengatur penggunaan BBM subsidi. Namun, ia menyebut perubahan regulasi tidak bisa dilakukan secara langsung karena membutuhkan tahapan dan proses.
Untuk sementara, menurut Bahlil, imbauan kepada masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik tetap penting disampaikan. Hal tersebut menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan sambil pemerintah mempertimbangkan perubahan aturan.
“Saya akan mempertimbangkan, nanti kita lihat. Tapi kan saya harus ngomongin dulu, kalau regulasi itu butuh proses. Tapi imbauan ini penting,” ujarnya.
Bahlil juga mengajak masyarakat yang kondisi ekonominya lebih baik untuk memberikan kesempatan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan BBM subsidi. Ia meminta masyarakat mempertimbangkan kembali penggunaan BBM subsidi berdasarkan kemampuan masing-masing.
“Kalau yang punya gaji cukup, rumah bagus, pakai hatilah. Ya memang saya harus ngomong begini karena saya ini kan menteri yang pernah makan beras subsidi. Jadi berikanlah hak rakyat yang punya hak itu punya mereka. Jangan yang mampu yang mengambilnya,” tegasnya.
Pemerintah pada akhirnya memiliki dua fokus dalam pengelolaan BBM subsidi. Di satu sisi, stok BBM tetap disiapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, penyaluran subsidi terus diarahkan agar lebih tepat sasaran.
Langkah tersebut ditujukan agar dukungan negara dapat diterima masyarakat yang memang membutuhkan. Bahlil pun menempatkan kesadaran masyarakat mampu untuk tidak menggunakan BBM subsidi sebagai bagian dari upaya menjaga hak kelompok penerima subsidi.
