Sumbardaily.com - Kabupaten Agam memperketat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah kasus keracunan makanan kembali terjadi. Pemerintah daerah kini mendorong evaluasi lebih mendalam terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar kejadian serupa tidak kembali menimpa penerima manfaat.
Penguatan pengawasan tersebut dibahas Pemerintah Kabupaten Agam bersama Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat dalam rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Agam di Aula Utama Kantor Bupati Agam, Kamis (17/9/2026).
Pertemuan itu juga dihadiri Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Pekanbaru Regional Riau, Kepri dan Sumbar. Evaluasi dilakukan untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai prosedur sekaligus memenuhi standar keamanan bagi masyarakat yang menerima manfaat program.
Sekretaris Daerah Kabupaten Agam, Mhd Lutfi, mengatakan saat ini terdapat 35 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi di wilayah tersebut. Menurutnya, setiap SPPG yang hendak menjalankan operasional wajib memenuhi berbagai persyaratan dan standar yang telah ditetapkan.
Pemerintah Kabupaten Agam melalui Satgas MBG bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan serta perangkat daerah terkait juga terus melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan program.
“Pelaksanaan MBG merupakan program strategis nasional yang membutuhkan dukungan lintas sektor,” ujar Mhd Lutfi.
Dia mengatakan Pemerintah Kabupaten Agam berkomitmen memperkuat pengawasan, koordinasi, dan komunikasi dengan seluruh pihak. Langkah tersebut dilakukan agar pelaksanaan MBG dapat berjalan efektif sekaligus memenuhi standar keamanan bagi penerima manfaat.
