Ia menegaskan loyalitas ASN harus berjalan tegak lurus dengan aturan. Sementara itu, pengisian atau penempatan jabatan harus melihat rekam jejak dan prestasi, bukan faktor kedekatan.
Sosialisasi RPL yang digelar Pemko Payakumbuh menjadi salah satu langkah untuk mempercepat proses profesionalisasi ASN. Kepala BKPSDM Kota Payakumbuh Dafrul Pasi mengatakan skema tersebut dapat menjadi solusi atas panjangnya antrean pejabat yang belum mengikuti diklat kepemimpinan.
Berdasarkan catatan Pemko Payakumbuh, terdapat 13 Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT), 70 administrator, dan 263 pengawas yang masih berada dalam antrean.
“Keterbatasan anggaran pada 2026 membuat kita hanya mampu membiayai pelatihan delapan pejabat. Jika mengandalkan cara konvensional, menyekolahkan 70 administrator bisa memakan waktu 10 tahun. Namun, melalui skema RPL pada 2027, alokasi anggaran yang sama diproyeksikan mampu menjangkau hingga 52 pejabat administrator,” urai Dafrul.
Skema tersebut juga sejalan dengan arah pengembangan ASN yang didorong pemerintah pusat. Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran ASN Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Erna Irawati menjelaskan paradigma pengembangan ASN kini bergerak dari pendidikan formal menuju pembelajaran empiris yang berkaitan langsung dengan pekerjaan.
Model pembelajaran tersebut antara lain melalui mentoring, coaching, dan penugasan proyek lapangan.
Inisiatif Payakumbuh juga mendapat apresiasi dari tingkat Sumatra Barat. Kabid Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan BPSDM Sumatra Barat Youlius Honesti menyebut Payakumbuh sebagai daerah pertama di Sumbar yang berinisiatif mengeksekusi skema RPL pada 2026.
Pemko Payakumbuh menargetkan penerapan RPL untuk jenjang administrator dapat berjalan maksimal pada 2027. Pelaksanaannya akan memanfaatkan masa relaksasi aturan yang berlaku hingga 2028.
