“Awalnya indikator kuning masih cukup banyak, namun sekarang sudah banyak sekali progresnya,” ungkapnya.
Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal menyebut kunjungan Satgas menjadi kesempatan untuk melihat langsung perkembangan penanganan sekaligus mengevaluasi berbagai kebutuhan yang masih harus mendapatkan dukungan pemerintah pusat.
“Kami yakin dan percaya kedatangan Bapak Ridha beserta rombongan ingin melihat progres apa yang sudah kami lakukan. Kami juga percaya kedatangan Pak Ridha dan rombongan untuk membantu kami apabila masih terdapat kendala ataupun kekurangan yang diperlukan dalam membantu Kabupaten Agam,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Agam menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di luar kewenangan pemerintah kabupaten. Salah satu yang menjadi perhatian adalah ruas jalan provinsi Manggopoh-Kelok 44-Padang Lua yang terdampak longsor.
Penanganan ruas jalan tersebut membutuhkan percepatan melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pemkab Agam berharap persoalan infrastruktur yang terdampak bencana dapat segera ditangani agar mendukung pemulihan aktivitas masyarakat.
Selain persoalan jalan, Pemkab Agam juga menyampaikan rencana pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak. Huntap tersebut direncanakan dibangun di kawasan Padang Madani atau lahan eks Inang Sari.
Pembangunan huntap ditargetkan mulai dikerjakan pada akhir September 2026. Namun, ketersediaan air bersih menjadi salah satu kebutuhan utama yang harus disiapkan untuk mendukung kawasan hunian tersebut.
Pemkab Agam menyiapkan dua alternatif untuk memenuhi kebutuhan air bersih, yakni pembangunan sumur air tanah atau melalui jaringan pipa PDAM. Pembangunan jaringan tersebut membutuhkan pembiayaan yang cukup besar.
