Annisa juga menekankan bahwa penanganan dampak musim kemarau membutuhkan koordinasi dan kolaborasi berbagai pihak. Karena itu, pemerintah daerah mendorong keterlibatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) agar penanganan di lapangan dapat berjalan secara terpadu.
Menurutnya, kerja sama antarpihak diperlukan agar kebutuhan masyarakat yang terdampak kekeringan dapat segera direspons.
“Kolaborasi penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Pemkab Dharmasraya memastikan penanganan kekeringan akan terus dilakukan dengan mengacu pada perkembangan data yang diperoleh dari lapangan. Pendataan harian akan menjadi salah satu dasar utama pemerintah dalam menentukan wilayah yang mendapatkan prioritas distribusi air bersih.
Data tersebut juga akan digunakan untuk menentukan kebutuhan terhadap dukungan sumber air lainnya. Dengan pola penanganan berdasarkan kondisi terkini, pemerintah daerah dapat memantau perubahan situasi di masing-masing wilayah yang terdampak kekeringan.
Kekeringan yang melanda 106 jorong di 25 nagari pada 10 kecamatan tersebut membuat penyediaan air bersih menjadi salah satu fokus utama Pemkab Dharmasraya. Pemerintah daerah bersama perangkat terkait terus melakukan langkah penanganan agar kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak dapat terpenuhi di tengah cuaca El Nino ekstrem.
Hingga saat ini, Kecamatan Sembilan Koto menjadi satu-satunya kecamatan yang belum melaporkan wilayah terdampak kekeringan dan krisis air bersih. Sementara itu, pemerintah terus memantau kondisi daerah lainnya melalui pendataan harian untuk menentukan kebutuhan penanganan berikutnya. (*)
