Menurut Setia Bakti, keberadaan Ormas dan LSM memiliki peran dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, organisasi kemasyarakatan didorong tidak hanya menjalankan aktivitas kelembagaan, tetapi juga mampu memberikan manfaat secara langsung ketika masyarakat menghadapi persoalan sosial.
Ia juga mengajak seluruh Ormas dan LSM di Pasaman Barat meningkatkan kapasitas kelembagaan. Selain itu, organisasi diminta menjaga transparansi dan akuntabilitas, mematuhi peraturan perundang-undangan, serta ikut menjaga persatuan dan kondusivitas daerah.
“Pemerintah dan Ormas harus berjalan berdampingan. Ormas yang hebat adalah Ormas yang keberadaannya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Saya berharap kegiatan ini tidak berhenti pada pertemuan, tetapi dilanjutkan dengan komunikasi dan kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah daerah dengan seluruh Ormas dan LSM,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Pasaman Barat Yosmar Divia mengatakan peluncuran SIMPONI merupakan langkah Kesbangpol untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan mudah diakses.
Menurut Yosmar, sistem tersebut diharapkan dapat menjawab kebutuhan terhadap pengelolaan data Ormas yang lebih tertib dan terintegrasi. Pengelolaan data yang tersusun dengan baik juga dinilai penting karena dapat menjadi salah satu dasar pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan.
“Melalui SIMPONI, kami berharap pelayanan dan pengelolaan data menjadi lebih cepat, tertib, akurat, dan mudah dipantau,” ujar Yosmar.
Ia menjelaskan pemanfaatan SIMPONI tidak hanya berkaitan dengan penerapan teknologi. Kehadiran sistem tersebut juga menjadi bagian dari upaya Kesbangpol meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan organisasi kemasyarakatan.
Dengan adanya sistem tersebut, Kesbangpol Pasaman Barat berkomitmen melakukan penyempurnaan SIMPONI secara berkelanjutan. Langkah itu dilakukan agar sistem dapat memberikan manfaat secara optimal sekaligus mendukung tata kelola pemerintahan yang modern, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
