Tetap Bangun Infrastruktur di Tengah Efisiensi
Program pengaspalan enam ruas jalan tersebut dilakukan ketika pemerintah daerah menghadapi efisiensi dan pengetatan dana Transfer ke Daerah (TKD). Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu mengoptimalkan kemampuan anggaran yang tersedia agar pembangunan infrastruktur tetap dapat berjalan.
Dalam situasi tersebut, Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani disebut tetap berupaya maksimal memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam pembangunan infrastruktur.
"Bupati terus berupaya agar pembangunan infrastruktur tetap berjalan di tengah kondisi fiskal yang ada, termasuk dengan mengoptimalkan kemampuan APBD serta mencari dukungan dari sumber pembiayaan lainnya," ujar Willy.
Strategi pembiayaan pembangunan tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah. Pemkab Dharmasraya juga berupaya memanfaatkan dukungan dari dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).
Upaya tersebut telah menghasilkan dukungan CSR senilai Rp31,55 miliar. Dana tersebut diarahkan untuk membantu pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Dharmasraya.
Meski demikian, Willy menegaskan program pengaspalan enam ruas jalan yang dijadwalkan pada September 2026 tetap menggunakan APBD Kabupaten Dharmasraya. Sementara dukungan CSR menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memperluas sumber daya pembiayaan pembangunan.
"Penanganan infrastruktur jalan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi ruas, tingkat kebutuhan masyarakat, serta kemampuan anggaran daerah," kata Willy.
Dorong Mobilitas dan Ekonomi Warga
Peningkatan infrastruktur jalan tidak hanya ditujukan untuk memperbaiki kondisi fisik ruas jalan. Pemkab Dharmasraya juga menargetkan perbaikan tersebut memberikan dampak terhadap mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.