Masyarakat juga perlu mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi udara memburuk. Penggunaan masker yang tepat serta upaya menjaga kualitas udara di dalam rumah juga menjadi bagian dari edukasi yang perlu diperkuat.
Langkah tersebut diharapkan membuat masyarakat tidak hanya mengetahui kondisi kualitas udara, tetapi juga mampu menyesuaikan aktivitas berdasarkan informasi ISPU yang tersedia.
“Kita ingin masyarakat tetap dapat beraktivitas dengan aman. Karena itu, kebijakan pemerintah harus menyesuaikan dengan kondisi di lapangan, termasuk dalam pelaksanaan proses belajar mengajar apabila kualitas udara di suatu wilayah membutuhkan penyesuaian,” jelasnya.
Dengan demikian, kondisi kualitas udara dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan berbagai aktivitas masyarakat. Pemerintah daerah diminta menyesuaikan kebijakan dengan kondisi aktual di wilayah masing-masing.
Mahyeldi Minta Jangan Tunggu Kondisi Memburuk
Mahyeldi menegaskan Surat Edaran Gubernur Sumbar Nomor 660/975/SE/BPBD-2026 merupakan bagian dari langkah pencegahan. Pemprov Sumbar ingin potensi dampak penurunan kualitas udara dapat ditekan melalui tindakan yang dilakukan sejak dini.
Ia mengajak pemerintah kabupaten dan kota bersama masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan kualitas udara. Informasi ISPU diharapkan tidak sekadar menjadi data pemantauan, tetapi juga menjadi dasar bagi masyarakat dalam menentukan aktivitas sehari-hari.
Menurutnya, keterbukaan informasi, pemantauan yang konsisten dan kepedulian bersama menjadi kunci agar langkah perlindungan dapat dilakukan lebih awal.
“Kita tidak ingin menunggu kondisi memburuk baru bertindak. Dengan pemantauan yang baik, informasi yang terbuka dan kepedulian bersama, kita bisa mengambil langkah lebih awal untuk melindungi kesehatan masyarakat,” pungkasnya. (*)
