“Memang terjadi peningkatan belanja modal (termasuk jalan dan irigasi) bersumber dari SiLPA Bantuan Presiden pasca bencana akhir 2025 dan tambahan TKD Kebencanaan 2026, namun hanya dialokasikan untuk kegiatan berstatus readiness tinggi (ber-DED dan lahan clear). Penurunan Bansos merupakan pergeseran rekening belanja, sedangkan penyesuaian Bantuan Keuangan disebabkan aturan Dana Desa. Kenaikan belanja hibah difokuskan untuk DAK sekolah swasta/PAUD serta hibah KONI sebesar Rp2 miliar untuk persiapan Porprov,” terangnya.
Pemerintah Kota Pariaman memastikan belanja dalam APBD-P 2026 tetap diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pendidikan, kesehatan, dan UMKM menjadi bagian dari sektor yang disebut tetap mendapatkan prioritas dalam alokasi anggaran.
Pemko Pariaman juga menyambut usulan DPRD mengenai evaluasi berjalan. Evaluasi bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dinilai menjadi bagian dari upaya menjaga efisiensi sekaligus transparansi dalam pelaksanaan anggaran.
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi. Penjelasan pemerintah daerah selanjutnya akan menjadi bahan dalam proses pembahasan RAPBD-P 2026 pada tingkat berikutnya di DPRD Kota Pariaman.
“Kami berharap penjelasan ini menjadi bahan yang matang untuk pembahasan tingkat selanjutnya di Badan Anggaran (Banggar) DPRD demi terwujudnya pembangunan Kota Pariaman yang akuntabel dan berpihak pada masyarakat,” tutupnya. (*)
