Fraksi Bintang Indonesia Raya (Gerindra-PBB) mengapresiasi kenaikan total pendapatan daerah. Namun, fraksi tersebut menyesalkan turunnya target pajak dan dividen BUMD. Mereka juga mempertanyakan keberlanjutan program yang tertunda dan mengingatkan pemerintah terhadap prinsip money follows program.
Adapun Fraksi PPP mengkritisi penurunan pajak daerah, berkurangnya Belanja Tidak Terduga (BTT), serta penurunan anggaran bansos dan bantuan keuangan desa. Di sisi lain, fraksi ini mengapresiasi peningkatan Belanja Modal untuk irigasi dan jalan serta meminta adanya transparansi terkait penerima hibah.
Menjawab berbagai catatan tersebut, Yota Balad menyampaikan sejumlah langkah pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan. Salah satunya melalui uji coba retribusi parkir berlangganan yang menyasar aparatur sipil negara (ASN) sebelum nantinya diperluas kepada masyarakat.
“Pemko Pariaman mulai menguji coba retribusi parkir berlangganan bagi ASN pada September 2026 sebelum diperluas ke publik, menggelar operasi terpadu lintas OPD setiap akhir pekan/iven, serta memperkuat digitalisasi sistem pemungutan. Penurunan deviden disebabkan penyesuaian kinerja Bank Nagari berdasarkan hasil RUPS,” ujarnya.
Terkait defisit anggaran, Yota menjelaskan bahwa defisit awal dalam RAPBD-P 2026 mencapai Rp45,088 miliar. Sebagian dari angka tersebut ditutup menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 sebesar Rp21,693 miliar.
Dengan demikian, masih terdapat defisit riil sebesar Rp23,394 miliar. Pemerintah Kota Pariaman menyiapkan sejumlah langkah untuk menutup kebutuhan tersebut, antara lain dengan menelusuri tambahan SiLPA, melakukan efisiensi terhadap belanja yang tidak mendesak, mempercepat peningkatan PAD, serta berkoordinasi terkait dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi.
Langkah tersebut diarahkan agar struktur APBD tetap berada dalam kondisi sehat. Penjelasan tersebut sekaligus menjawab perhatian fraksi DPRD mengenai pengelolaan defisit anggaran yang menjadi salah satu isu utama dalam pembahasan RAPBD-P 2026.
Yota juga memberikan penjelasan mengenai kenaikan belanja modal yang sebelumnya menjadi perhatian DPRD. Menurut dia, peningkatan tersebut antara lain berkaitan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari SiLPA Bantuan Presiden pascabencana akhir 2025 dan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Kebencanaan 2026.
