Dalam pertemuan tersebut, Mahyeldi turut menyampaikan persoalan mengenai belum adanya akses Pemprov Sumbar terhadap data distribusi BBM dari Pertamina. Menurut dia, data tersebut diperlukan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan sekaligus mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dalam penyaluran.
“Data distribusi ini penting bagi pemerintah daerah agar kita bisa ikut melakukan pengawasan dan memastikan penyaluran BBM, khususnya solar, benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Mahyeldi.
Mahyeldi berharap keterbukaan data dapat berjalan seiring dengan peningkatan koordinasi antara Pertamina dan pemerintah daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat ikut memastikan penyaluran BBM berlangsung tepat sasaran.
Selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, kelancaran distribusi BBM juga dinilai penting bagi sektor-sektor produktif di Sumbar. Karena itu, akses terhadap data distribusi dan koordinasi antarlembaga menjadi bagian yang disampaikan Mahyeldi dalam pertemuan tersebut.
Ia juga menyambut positif respons cepat Danantara atas laporan mengenai kelangkaan solar Sumbar. Mahyeldi berharap tindak lanjut yang segera dilakukan dapat memberikan solusi terhadap keluhan masyarakat.
Menurut Mahyeldi, langkah tersebut sekaligus dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, Danantara, dan Pertamina dalam memastikan ketersediaan BBM di Sumbar.
Pertemuan di Wisma Danantara itu tidak hanya dihadiri Mahyeldi dan Dony Oskaria. Wakil Kepala BP BUMN Tedy Bharata, Corporate Secretary Danantara Asset Management Maya Tyas Asmoro, serta Tenaga Ahli BP BUMN Khairul Jasmi turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Sementara itu, Mahyeldi datang bersama sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Sumbar. Mereka antara lain Asisten Pemerintahan dan Kesra Ahmad Zakri, Kepala Bappeda Zefnihan, Kepala Dinas BMCKTR Armizoprades, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Nolly Eka Mardianto, serta Kepala Biro Umum Andree Harmadi Algamar.
