Sumbardaily.com - Penilaian tersebut ditujukan sebagai dasar untOmbudsman RI mengungkap jumlah laporan masyarakat yang masuk sepanjang 2026 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI. Dari ribuan laporan yang diterima, Sumatera Barat menjadi salah satu provinsi dengan jumlah laporan masyarakat terbanyak berdasarkan data periode 2023-2026.
RDP menjadi agenda khusus pertama yang diikuti Ombudsman RI bersama Komisi II DPR RI. Pertemuan berlangsung pada Rabu (26/8/2026) di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Ombudsman RI menyampaikan capaian pengawasan pelayanan publik sepanjang 2026 sekaligus berbagai kebutuhan penguatan kelembagaan.
Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona mengatakan, lembaganya telah menyelesaikan 6.074 laporan masyarakat sepanjang periode Januari hingga 21 Agustus 2026. Jumlah tersebut setara dengan 77,6 persen dari target penyelesaian sebanyak 7.825 laporan.
Selain menyelesaikan ribuan laporan, Ombudsman RI mencatat 9.502 laporan masyarakat yang diterima sepanjang 2026. Lembaga tersebut juga menerima 7.849 konsultasi masyarakat dalam periode yang sama.
Rahmadi mengatakan angka penyelesaian laporan tidak menjadi satu-satunya ukuran dalam melihat kinerja pengawasan Ombudsman RI. Menurutnya, pengawasan juga harus dilihat dari dampak yang dihasilkan terhadap masyarakat serta perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik.
“Ukuran kinerja Ombudsman RI bukan semata-mata berapa laporan yang selesai, tetapi sejauh mana pengawasan yang dilakukan memberikan dampak bagi masyarakat dan mendorong perbaikan pelayanan publik,” ujar Rahmadi.
Berdasarkan data laporan masyarakat periode 2023-2026, terdapat lima provinsi yang mencatat jumlah laporan terbanyak. Kepulauan Bangka Belitung berada di posisi pertama dengan 1.204 laporan.
