Ia menilai keterlibatan jajaran pemerintah sampai tingkat kelurahan menjadi bagian penting dalam memastikan bantuan diberikan kepada penerima yang tepat.
“Kita ingin mengetahui langsung bagaimana kondisi masyarakat kita. Kalau ditemukan ada lansia yang tinggal sendiri atau penyandang disabilitas yang membutuhkan perhatian khusus, tentu harus segera kita tindak lanjuti sesuai kewenangan dan kemampuan Pemerintah,” katanya.
Hendri mengatakan, perhatian terhadap kelompok rentan tidak hanya berkaitan dengan penyaluran bantuan kebutuhan dasar. Pemerintah juga perlu melihat kondisi penerima secara langsung untuk mengetahui apakah terdapat persoalan lain yang membutuhkan tindak lanjut.
Menurutnya, pembangunan daerah tidak semata-mata diukur dari pembangunan infrastruktur maupun pertumbuhan ekonomi. Perlindungan terhadap masyarakat yang membutuhkan juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjalankan pembangunan.
“Kita ingin tidak ada masyarakat yang merasa sendiri menghadapi kesulitan. Pemerintah akan terus berupaya hadir, mendengar, dan memberikan solusi sesuai dengan kemampuan yang kita miliki,” tuturnya.
Penyaluran bantuan kepada 219 KPM tersebut menjadi salah satu bentuk perhatian Pemerintah Kota Padang Panjang terhadap penyandang disabilitas, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar. Pemerintah melibatkan unsur OPD, kelurahan, Dinas Sosial PPKBPPPA, serta PSM dalam proses penyaluran.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial PPKBPPPA Winarno mengatakan bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar para penerima manfaat.
Selain memenuhi kebutuhan dasar, bantuan itu diharapkan dapat memperkuat kepedulian pemerintah terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial.
