Dari pemantauan langsung di lapangan, Satgas PRR menemukan adanya sejumlah titik kerusakan baru. Beberapa di antaranya berada di lokasi yang sebelumnya juga pernah mengalami dampak bencana.
“Kami datang ke sini untuk melihat secara langsung dampak banjir dan longsor yang terjadi. Kami ingin melihat apakah dampaknya terjadi di titik yang sebelumnya terdampak pada November atau justru di tempat yang baru. Ternyata, di beberapa titik memang ada lokasi-lokasi baru. Seperti di tempat ini, terjadi longsor lagi,” jelas Yopie.
Temuan tersebut menunjukkan adanya kerusakan baru yang kembali mengganggu akses masyarakat. Salah satu dampaknya terlihat dari terputusnya jalan yang menjadi jalur utama warga di Korong Sungai Pingai.
Satgas PRR kemudian akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk menentukan langkah penanganan. Koordinasi tersebut diarahkan agar penanganan kerusakan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terukur.
“Kami akan mencoba mendiskusikan, sesuai dengan permintaan Pak Bupati Padang Pariaman, bagaimana supaya penanganannya bisa lebih cepat dan segera. Kami dari Satgas PRR memang mempunyai tugas, salah satunya mempercepat proses penanganan bencana untuk wilayah Sumatera Barat,” tegasnya.
Peninjauan lapangan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat pemulihan infrastruktur setelah bencana. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap koordinasi dengan Satgas PRR dan pemerintah pusat dapat segera menghasilkan langkah konkret untuk menangani kerusakan.
Salah satu prioritasnya adalah membuka kembali jalan yang terputus di Korong Sungai Pingai. Jalan tersebut memiliki peran penting bagi mobilitas masyarakat, aktivitas pertanian, pendidikan, serta konektivitas antarkorong dan nagari.
Pemulihan akses juga diharapkan dapat mengurangi risiko yang saat ini dihadapi warga dan pelajar yang terpaksa menggunakan jalur alternatif.
