Sumbardaily.com - Pemerintah Kabupaten Agam memastikan pengendalian inflasi daerah tetap menjadi perhatian meski kondisi harga kebutuhan pokok masih relatif stabil. Pemerintah daerah bahkan meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk meningkatkan pemantauan harga di lapangan agar potensi kenaikan harga komoditas dapat segera diantisipasi.
Komitmen tersebut disampaikan setelah Pemerintah Kabupaten Agam mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan sosialisasi perubahan regulasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Kegiatan itu berlangsung secara virtual di Ruang Rapat Bupati Agam, Selasa (4/8/2026).
Rakor dipimpin Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Dr. Yusharto Huntoyungo, dan diikuti pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Indonesia. Pemerintah Kabupaten Agam diwakili Asisten III Sekretariat Daerah, Syatria, bersama jajaran OPD terkait.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah pusat menegaskan pentingnya menjaga stabilitas harga pangan melalui berbagai langkah pengendalian. Pemerintah daerah didorong untuk memperkuat pelaksanaan operasi pasar, memastikan ketersediaan pasokan bahan pangan, serta mengantisipasi praktik permainan harga yang berpotensi memicu kenaikan inflasi.
Selain membahas strategi pengendalian inflasi, rakor juga menyoroti percepatan validasi data penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Langkah itu dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah yang menjadi salah satu program strategis nasional.
Usai mengikuti rakor, Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Agam, Syatria, menegaskan bahwa kondisi inflasi di daerahnya masih berada dalam kondisi yang stabil. Meski demikian, ia meminta seluruh perangkat daerah tidak mengurangi kewaspadaan terhadap perkembangan harga berbagai komoditas di pasaran.
"Alhamdulillah kondisi inflasi Kabupaten Agam saat ini masih stabil. Namun kita tidak boleh lengah. OPD terkait harus terus memantau perkembangan harga di lapangan, memperkuat koordinasi, dan bergerak cepat apabila terjadi kenaikan harga komoditas tertentu, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan inflasi daerah tetap terkendali," tegas Syatria.
