"Selama ini masyarakat memperoleh penghasilan dari pertanian, Parak, dan hasil hutan bukan kayu seperti madu, pinang, asam kandis, serta rempah-rempah. Perdagangan karbon dapat menjadi sumber pendapatan baru yang berkelanjutan sekaligus memberikan insentif bagi masyarakat untuk terus menjaga hutan," jelasnya.
Yulinda menilai skema ekonomi karbon tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan rumah tangga masyarakat. Dana yang dihasilkan juga berpotensi dimanfaatkan untuk memperkuat pembangunan ekonomi di tingkat nagari.
Ia mengatakan pendapatan dari perdagangan karbon dapat digunakan untuk mendukung pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), memperkuat usaha berbasis hasil hutan bukan kayu, mendorong pengembangan ekowisata, hingga menciptakan peluang usaha baru yang berdampak pada bertambahnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.
Meski memiliki prospek yang menjanjikan, Yulinda mengingatkan bahwa implementasi perdagangan karbon memerlukan kesiapan dari masyarakat maupun kelembagaan lokal agar dapat berjalan secara optimal.
Ia menekankan pentingnya penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan pengukuran stok karbon, pemetaan partisipatif, serta penyusunan regulasi nagari. Langkah tersebut dinilai menjadi fondasi penting untuk mewujudkan tata kelola hutan yang profesional, transparan, dan berkelanjutan.
Selain itu, keberhasilan pengembangan perdagangan karbon juga membutuhkan sinergi berbagai pihak. Menurutnya, kolaborasi antara Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN), Pemerintah Nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN), kalangan akademisi, serta para pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam memastikan pengelolaan hutan berjalan sesuai prinsip keberlanjutan.
Yulinda menegaskan bahwa perdagangan karbon tidak semata-mata berbicara mengenai nilai ekonomi, tetapi juga merupakan bentuk apresiasi terhadap masyarakat yang telah menjaga kelestarian hutan selama ini.
"Perdagangan karbon bukan hanya tentang nilai ekonomi, tetapi juga merupakan bentuk penghargaan kepada masyarakat yang menjaga hutan. Jika dikelola dengan baik, Hutan Nagari Salibutan dapat menjadi model pengelolaan karbon berbasis komunitas yang mampu menghubungkan pelestarian lingkungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat," tutup Yulinda.
