Sementara itu, kontrak pekerjaan fisik direncanakan mulai berjalan secara bertahap pada pekan kedua hingga pekan keempat Agustus 2026.
"Sejak penetapan anggaran, seluruh perangkat daerah langsung bergerak menyiapkan proses pengadaan sesuai peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan kegiatan tidak mengalami keterlambatan," ujarnya.
Rida optimistis percepatan pelaksanaan program yang didanai melalui tambahan TKD dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat pelayanan dasar kepada masyarakat sekaligus meningkatkan ketahanan daerah menghadapi berbagai potensi bencana.
Di sisi lain, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengingatkan seluruh pemerintah kabupaten dan kota agar mempercepat realisasi tambahan TKD di masing-masing daerah. Dari total alokasi tambahan TKD sebesar Rp2,617 triliun untuk Sumatera Barat, tingkat realisasi hingga 17 Juli 2026 masih berada pada angka 7,8 persen.
Menurut Mahyeldi, sektor infrastruktur memperoleh porsi anggaran terbesar, namun penyerapannya masih tergolong rendah sehingga seluruh pemerintah daerah diminta segera mempercepat pelaksanaan kegiatan.
"Infrastruktur menjadi sektor dengan alokasi terbesar, namun realisasinya masih rendah. Karena itu seluruh pemerintah daerah perlu mempercepat pelaksanaan kegiatan agar pemulihan pascabencana berjalan sesuai target," kata Mahyeldi.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera Barat.
Menutup keterangannya, Rida kembali menegaskan komitmen Pemerintah Kota Payakumbuh untuk menuntaskan seluruh program yang didanai melalui tambahan TKD sesuai target waktu sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.
