Sumbardaily.com - Kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) diminta menjadikan perspektif kelembagaan sebagai landasan utama dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penekanan tersebut dinilai penting agar seluruh kebijakan yang telah ditetapkan tetap memiliki kesinambungan dan tidak bergantung pada pergantian pimpinan di dalam institusi.
Pandangan itu disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama BGN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026). Menurutnya, setiap kebijakan yang telah diterbitkan BGN merupakan keputusan institusi sehingga tanggung jawab atas pelaksanaannya juga harus ditempatkan dalam kerangka kelembagaan.
Zainul menegaskan, pergantian kepemimpinan tidak boleh mengubah cara pandang terhadap kebijakan yang telah diputuskan sebelumnya. Ia menilai seluruh keputusan yang lahir dari BGN merupakan produk lembaga dan menjadi tanggung jawab bersama untuk diselesaikan.
"Seluruh kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh BGN itu adalah kebijakan kelembagaan. Itu produk kelembagaan, bukan produk orang per orang. Oleh karena itu pertanggung jawabannya juga harus kelembagaan," ujar Zainul dalam rapat tersebut.
Ia mengatakan perspektif kelembagaan perlu menjadi pijakan bagi jajaran pimpinan baru BGN dalam menjalankan organisasi. Dengan pendekatan tersebut, keberlanjutan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan dapat tetap terjaga meski terjadi pergantian kepemimpinan.
Selain menyoroti aspek kelembagaan, Zainul juga meminta agar kepemimpinan baru BGN lebih mengedepankan pendekatan yang berorientasi pada penyelesaian persoalan. Menurutnya, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di lapangan menghadapi berbagai dinamika yang membutuhkan komunikasi serta kerja sama dengan para mitra pelaksana.
Ia menilai ruang dialog perlu diperkuat agar berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan program dapat diselesaikan melalui kolaborasi. Pendekatan tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan langkah-langkah yang berpotensi memunculkan perbedaan pandangan maupun polemik baru di tengah masyarakat.
