Sumbardaily.com – Komisi XII DPR RI memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) nasional berada dalam kondisi aman dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.
Kepastian tersebut disampaikan setelah DPR menggelar rapat bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta PT Pertamina Patra Niaga. Di tengah munculnya antrean di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), masyarakat diminta tidak melakukan panic buying karena ketersediaan BBM dipastikan mencukupi.
Kepastian itu disampaikan Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala BPH Migas Wahyudi Anas, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, serta General Manager Marketing Operation Region (MOR) I hingga VIII di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Dalam rapat tersebut, Komisi XII DPR memperoleh penjelasan mengenai kondisi pasokan energi nasional, termasuk perkembangan distribusi BBM di berbagai wilayah. Berdasarkan paparan PT Pertamina Patra Niaga, seluruh terminal dan depot BBM nasional masih memiliki stok yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Bambang menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan BBM. Ia menilai aksi membeli BBM secara berlebihan justru dapat memperpanjang antrean di SPBU meskipun stok sebenarnya masih tersedia dalam jumlah yang cukup.
"Stok BBM kita cukup, tidak ada masalah. Kami berharap tidak terjadi panic buying, tidak terjadi antrean yang disebabkan karena masyarakat merasa khawatir barangnya tidak ada. Padahal stoknya mencukupi," ujar Bambang kepada Parlementaria.
Selain memastikan ketersediaan stok, Komisi XII DPR RI juga menegaskan bahwa harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami perubahan hingga berakhirnya tahun fiskal 2026. DPR menyatakan akan terus mengawal komitmen pemerintah agar masyarakat tetap memperoleh kepastian terhadap akses energi bersubsidi.
