"Karena lokasi berada di kawasan berbukit, maka desain dan tata letak bangunan harus dirancang secara matang. Faktor keamanan menjadi prioritas utama agar nantinya fasilitas ini benar-benar aman dan nyaman digunakan dalam proses belajar mengajar," ujarnya.
Menurut Dendy, kondisi lahan tersebut membuat perencanaan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik bangunan, tetapi juga memperhatikan sistem pengamanan kawasan agar seluruh fasilitas pendidikan dapat berfungsi secara optimal.
Sementara itu, Plt Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kuswara menyampaikan sebagian besar Sekolah Rakyat yang telah dibangun di Indonesia berada pada lahan dengan kontur relatif datar. Kondisi lahan di Tanah Datar yang berbukit memang membutuhkan penanganan teknis yang lebih kompleks.
Meski demikian, ia menilai kondisi tersebut juga dapat memberikan nilai tambah terhadap lingkungan sekolah apabila proses pembangunan dilakukan sesuai perencanaan.
"Secara teknis memang memerlukan perhatian lebih, tetapi kami optimistis pembangunan ini dapat direalisasikan dengan baik melalui kolaborasi seluruh pihak," kata Kuswara.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Tanah Datar Eka Putra menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama DPRD dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Sekolah yang direncanakan memiliki kapasitas sekitar 3.000 siswa tersebut diharapkan menjadi pusat pendidikan yang mampu memberikan layanan pendidikan berkualitas dengan dukungan fasilitas yang lengkap.
"Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo ini diperuntukkan bagi masyarakat miskin pada kelompok desil 1 sampai desil 5. Ke depan, sekolah ini tidak hanya berpotensi melayani siswa dari Tanah Datar, tetapi juga dari daerah lain sesuai regulasi yang akan ditetapkan pemerintah," ujar Eka Putra.
