Salah satunya ialah memperkuat kolaborasi dengan seluruh jajaran TNI di wilayah Sumatera Barat, mulai dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, hingga TNI Angkatan Udara.
Sinergi tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam mewujudkan penegakan hukum pidana militer yang berkeadilan, transparan, serta berlandaskan hukum.
Selain hubungan dengan TNI, Kajati Sumbar juga menekankan perlunya meningkatkan koordinasi strategis bersama Oditurat Militer sejak tahap awal penanganan perkara koneksitas.
Langkah tersebut dipandang penting untuk menghindari potensi tumpang tindih kewenangan sekaligus memastikan efektivitas proses penegakan hukum.
Tidak hanya itu, perhatian juga diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pidana militer. Kajati Sumbar mendorong agar penguatan kompetensi dilakukan melalui berbagai kajian, diskusi, hingga pembaruan pengetahuan hukum, terutama dalam menghadapi implementasi KUHP dan KUHAP yang baru.
"Keberhasilan pelaksanaan tugas Asisten Pidana Militer tidak dapat diwujudkan hanya melalui kerja individual. Dibutuhkan dukungan, koordinasi, dan komitmen seluruh jajaran Kejaksaan bersama mitra strategis, khususnya TNI, agar setiap proses penegakan hukum dapat berlangsung secara objektif, transparan, serta menjunjung tinggi prinsip negara hukum," tuturnya. (*)
