Saat ini, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah menjalankan program dukungan pendidikan bagi SMA dan SMK melalui mekanisme pembiayaan bersama atau cost sharing dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan komposisi 50:50. Skema serupa diharapkan dapat diterapkan untuk jenjang Madrasah Aliyah melalui kolaborasi bersama pemerintah pusat.
"Kami memahami bahwa pemerintah pusat memiliki berbagai prioritas dan keterbatasan anggaran. Namun besar harapan kami kiranya dapat ditemukan skema kolaborasi yang memungkinkan program ini berjalan. Apakah dukungan tersebut dapat diberikan secara penuh, atau mungkin melalui pola sharing anggaran," terang Khairunas.
Menurut Khairunas, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting agar seluruh peserta didik, termasuk yang menempuh pendidikan di madrasah, memiliki akses pendidikan yang setara tanpa dibebani persoalan biaya.
Selain membahas program sekolah gratis, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga menyampaikan perkembangan proses penegerian Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Lubuk Malako yang berada di Kecamatan Sangir Jujuan.
Proses penegerian tersebut diketahui terakhir dibahas pada 2021. Namun hingga kini, penyelesaiannya masih terkendala karena belum terbitnya keputusan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
Melalui pertemuan tersebut, pemerintah daerah meminta arahan, dukungan, serta pendampingan dari Kementerian Agama agar proses penegerian MAS Lubuk Malako dapat dipercepat sehingga segera terealisasi.
Khairunas menegaskan bahwa kehadiran Pemerintah Kabupaten Solok Selatan ke Kementerian Agama bukan semata-mata untuk mengajukan permohonan bantuan, melainkan membangun kerja sama yang saling mendukung dalam penguatan sektor pendidikan.
"Kami datang dengan semangat kolaborasi, bukan semata-mata mengajukan permohonan bantuan. Kami percaya bahwa keberhasilan pembangunan pendidikan membutuhkan kerja bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," tandasnya. (*)
