Sumbardaily.com - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menegaskan bahwa kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) memiliki peran penting dalam memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan global untuk menarik wisatawan mancanegara.
Kebijakan tersebut dinilai tidak hanya berkaitan dengan urusan keimigrasian, tetapi juga menjadi instrumen strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.
Dalam keterangan resmi Kementerian Pariwisata yang dikutip Jumat (26/6/2026), kemudahan akses masuk bagi wisatawan asing disebut sebagai salah satu faktor utama yang memengaruhi keputusan perjalanan. Di saat berbagai negara pesaing terus memperkuat kebijakan fasilitasi perjalanan, Indonesia dinilai perlu memastikan daya saingnya tetap terjaga.
Kemenpar memandang BVK sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk meningkatkan aksesibilitas destinasi wisata nasional. Kebijakan tersebut diyakini dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, mendorong belanja wisatawan, memperluas kesempatan kerja, serta menggerakkan ekonomi masyarakat di berbagai daerah tujuan wisata.
“BVK bukan sekadar fasilitas visa. BVK adalah instrumen daya saing, instrumen pertumbuhan, dan instrumen penciptaan lapangan kerja. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, Indonesia perlu memastikan tidak tertinggal dalam memberikan kemudahan perjalanan bagi wisatawan mancanegara,” demikian keterangan Kementerian Pariwisata.
Indonesia sendiri memiliki pengalaman dalam menerapkan kebijakan bebas visa secara luas. Pada 2016, pemerintah pernah memberikan fasilitas Bebas Visa Kunjungan kepada 169 negara. Kebijakan tersebut kemudian menjadi salah satu contoh yang dikaji oleh World Travel & Tourism Council (WTTC) bersama Oxford Economics.
Berdasarkan hasil kajian tersebut, penerapan BVK dinilai berhasil meningkatkan permintaan wisatawan mancanegara sebesar 24 persen. Selain itu, kebijakan tersebut juga disebut berkontribusi terhadap terciptanya sekitar 400.000 lapangan kerja.
