Satgas TBS Kelapa Sawit Dibentuk, Pesisir Selatan Dorong Hubungan Petani dan Perusahaan Lebih Sehat

Photo Author
Administrator, Sumbardaily.com
- Kamis, 25 Juni 2026 | 11:07 WIB
Ilustrasi Sawit (Foto: Pixabay)
Ilustrasi Sawit (Foto: Pixabay)


Sumbardaily.com - Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawas Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit menjadi perhatian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi II DPRD Sumatera Barat.





Dalam forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menekankan pentingnya memperluas peran satgas agar tidak hanya berfokus pada pengawasan harga, tetapi juga mampu mendorong lahirnya kemitraan baru antara petani dan perusahaan sawit.





RDP yang berlangsung di DPRD Sumatera Barat pada Rabu (17/6/2026) itu dihadiri oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota penghasil kelapa sawit se-Sumatera Barat, serta perwakilan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo). Pertemuan tersebut dipimpin oleh Anggota Komisi II DPRD Sumatera Barat dari Fraksi Gerindra, Ade Putra.





Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan hadir melalui Dinas Pertanian. Dalam kesempatan itu, Kepala Bidang Perkebunan Tanaman Tahunan dan Penyegar Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan yang mewakili Ketua Satgas menyampaikan berbagai hal terkait latar belakang pembentukan Satgas Pengawas Harga TBS beserta ruang lingkup tugas yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat.





Pembentukan satgas tersebut merupakan amanat Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024. Kebijakan ini dirancang sebagai langkah pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap harga TBS yang berasal dari lembaga pekebun yang telah menjalin kemitraan dengan perusahaan kelapa sawit.





Dalam pemaparannya, Kepala Bidang Perkebunan menjelaskan bahwa pembentukan satgas dilandasi sejumlah persoalan yang selama ini dihadapi Tim Penetapan Harga TBS. Salah satu kendala utama adalah sulitnya memperoleh data dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang dibutuhkan dalam proses penetapan harga.





Selain persoalan data, masih terdapat sejumlah perusahaan yang dinilai belum memberikan dukungan optimal terhadap proses penetapan harga TBS. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang menghambat upaya menciptakan sistem harga yang lebih transparan dan berkeadilan bagi petani.


Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.
Halaman:

Editor: Administrator

Tags

Rekomendasi

Terkini

X