Meski demikian, Asrul menegaskan bahwa persoalan yang dihadapi kawasan irigasi tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh kegiatan pengerukan sedimen. Krisis air yang terjadi saat ini juga berkaitan dengan kerusakan infrastruktur utama akibat bencana alam yang melanda kawasan tersebut pada 27 November 2025.
Kerusakan tersebut berdampak langsung terhadap kemampuan sistem irigasi dalam mendistribusikan air ke lahan pertanian dan kolam masyarakat.
Menghadapi kondisi tersebut, Pemko Padang segera menyusun berbagai langkah penanganan untuk mengurangi dampak yang dirasakan petani dan pembudi daya ikan di wilayah terdampak.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah melakukan koordinasi secara resmi dengan Pemprov Sumbar. Langkah ini dilakukan karena kewenangan pengelolaan jaringan irigasi primer berada di tingkat provinsi.
Melalui Dinas PUPR Kota Padang, pemerintah kota telah mengirimkan surat resmi kepada Balai Air Pemprov Sumbar.
Surat tersebut berisi laporan kondisi terkini sekaligus permohonan solusi atas keterbatasan kapasitas pipa darurat yang saat ini digunakan untuk mengalirkan air ke kawasan terdampak.
Pemko Padang menilai pipa darurat berdiameter 30 inci yang dipasang pascabencana belum mampu memenuhi kebutuhan air masyarakat secara optimal.
Kapasitas pipa tunggal tersebut dianggap tidak lagi memadai untuk melayani kebutuhan irigasi maupun kebutuhan air lainnya di kawasan Lambung Bukit dan sekitarnya.
