Nolly menambahkan, Pemprov Sumbar berkomitmen menjaga keseimbangan antara berbagai kebutuhan pembangunan. Di satu sisi, pemerintah harus mempercepat pemulihan pascabencana dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, aset-aset pemerintah yang menjadi sarana penunjang pelayanan publik juga harus tetap terpelihara agar dapat berfungsi dengan baik.
Ia menilai perhatian masyarakat terhadap penggunaan APBD 2026 merupakan hal yang positif. Keterlibatan publik dalam mengawasi dan mencermati belanja daerah dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi salah satu alasan Pemprov Sumbar mempublikasikan alokasi dan belanja daerah melalui dashboard pembangunan Sumbar yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.
Melalui platform tersebut, masyarakat dapat memantau berbagai program dan penggunaan anggaran secara langsung. Langkah ini sekaligus menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam menyediakan informasi yang transparan dan mudah diakses publik.
“Pemprov senang masyarakat mau terlibat memperhatikan penggunaan anggaran kita. Ini kan artinya dashboard kita bermanfaat, sekaligus menjadi bukti bahwa tidak ada yang kita tutup-tutupi dari publik. Semuanya kita sampaikan secara transparan, terbuka, real-time, dan dapat dipantau oleh semua,” ujarnya.
Dengan penjelasan tersebut, Pemprov Sumbar berharap masyarakat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai Anggaran Rehabilitasi dan Pemeliharaan Aset Daerah dalam APBD 2026. Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keberlangsungan fungsi aset daerah sekaligus mendukung pelayanan publik yang aman, layak, dan berkelanjutan di Sumbar.
