Sumbardaily.com - Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat resmi memulai pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026.
Program yang melibatkan 461 badan publik tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.
Peluncuran Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026 berlangsung di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat pada Kamis (4/6/2026). Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, yang hadir mewakili Gubernur Sumbar.
Dalam sambutannya, Arry menekankan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.
Menurutnya, perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi menuntut badan publik untuk memberikan layanan informasi yang cepat, tepat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Keterbukaan informasi adalah komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, tidak hanya terbuka tetapi juga akuntabel dan dapat dipercaya," ujar Arry.
Ia menjelaskan bahwa capaian keterbukaan informasi publik di Sumatera Barat menunjukkan tren yang positif. Pada tahun 2025, target sebesar 30 persen badan publik yang memperoleh predikat informatif berhasil direalisasikan.
