Pemerintah daerah juga melakukan pendampingan secara langsung kepada para pelaku usaha hingga tingkat nagari. Dalam proses tersebut, kepala jorong turut dilibatkan untuk membantu pendataan pelaku UMKM sekaligus mempermudah proses pengurusan sertifikat halal.
Langkah jemput bola itu dilakukan agar semakin banyak pelaku usaha kecil di Solok Selatan yang mampu memenuhi persyaratan sertifikasi halal sebelum kebijakan wajib halal diberlakukan secara nasional.
Azizah menjelaskan, sertifikat halal memberikan banyak keuntungan bagi pelaku UMKM. Selain memperoleh fasilitasi dari pemerintah, pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal juga memiliki peluang lebih besar untuk mengikuti pelatihan, memperoleh bantuan pemerintah, hingga memperluas jaringan kemitraan usaha.
“Ini menjadi salah satu upaya mendorong UMKM naik kelas. Selain itu, sertifikat halal juga menjadi salah satu persyaratan dalam aspek perizinan usaha,” terangnya.
Percepatan sertifikasi halal dinilai penting karena pemerintah pusat telah menetapkan batas akhir kewajiban sertifikasi halal bagi sejumlah produk. Berdasarkan edaran Direktorat Jaminan Produk Halal (JPH) Kementerian Agama, seluruh produk makanan, minuman, hingga kosmetik yang beredar di Indonesia diwajibkan memiliki sertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2026.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan jaminan keamanan dan kepastian produk kepada masyarakat. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan terus mendorong percepatan sertifikasi halal hingga ke tingkat nagari agar semakin banyak UMKM yang mampu memenuhi ketentuan tersebut sebelum tenggat waktu yang telah ditetapkan. (*)
