Sumbardaily.com - Pemerintah Kota (Pemko) Padang mulai mempercepat langkah transformasi layanan sosial melalui program digitalisasi bantuan sosial atau bansos. Tidak sekadar program administratif, digitalisasi ini diproyeksikan menjadi sistem baru yang mampu memantau kondisi sosial ekonomi masyarakat secara real time agar bantuan pemerintah benar-benar diterima warga yang membutuhkan.
Komitmen tersebut ditandai dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Digitalisasi Bantuan Sosial bagi Agen Pendamping yang digelar di Gedung Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Aia Pacah, Senin (25/5/2026) siang.
Dalam program tersebut, Kota Padang terpilih menjadi satu dari 42 kabupaten dan kota di Indonesia yang dipercaya sebagai pilot project nasional implementasi digitalisasi bansos. Bahkan, Padang menjadi satu-satunya daerah di Sumatera Barat (Sumbar) yang masuk dalam program nasional tersebut.
Program digitalisasi bantuan bansos itu dirancang untuk menciptakan sistem penyaluran bantuan yang lebih cepat, akurat, transparan dan tepat sasaran. Pemerintah menilai validitas data menjadi faktor paling penting agar bantuan sosial tidak salah penerima.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan bahwa transformasi digital dalam penyaluran bansos menjadi tanggung jawab besar bagi daerah yang dipercaya menjalankan proyek percontohan nasional tersebut.
“Pendataan dan penyaluran bansos harus betul-betul tepat sasaran. Alhamdulillah kita dipilih menjadi satu dari 42 kabupaten dan kota, tentu menjadi amanah dan tanggung jawab besar bagi Kota Padang untuk mempercepat digitalisasi pengelolaan bansos ini,” katanya.
Menurutnya, sistem bansos berbasis digital akan membawa perubahan besar dalam pola pemantauan kondisi masyarakat. Pemerintah nantinya dapat mengetahui perubahan status sosial ekonomi warga secara lebih cepat melalui sistem yang terintegrasi.
