“Mengingat ini adalah akses paling dekat, warga kini mengandalkan rakit. Kami menyadari ini risiko tinggi, namun ini adalah satu-satunya akses cepat menuju wilayah seberang,” katanya.
Kondisi penyeberangan tersebut dinilai cukup membahayakan keselamatan masyarakat, terutama saat debit air sungai meningkat. Namun, keterbatasan akses membuat warga tetap bergantung pada rakit untuk keperluan bekerja, berdagang, hingga aktivitas pendidikan.
Pemerintah daerah kini juga tengah menyiapkan pembangunan jembatan darurat sebagai solusi sementara sebelum pembangunan permanen direalisasikan oleh pemerintah pusat.
Menurut Hendra, terdapat pembagian kewenangan dalam proses pendanaan pembangunan infrastruktur tersebut. Untuk pembangunan jembatan darurat, anggaran akan bersumber dari APBD Kabupaten Padang Pariaman, sedangkan pembangunan jembatan permanen diusulkan melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Kerusakan Jembatan Anduriang menjadi salah satu dampak besar bencana hidrometeorologi yang melanda kawasan Padang Pariaman pada akhir 2025. Selain memutus jalur transportasi utama, robohnya jembatan juga berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan tersebut.
Pemkab Padang Pariaman berharap dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat pembangunan kembali jembatan permanen agar mobilitas masyarakat kembali normal dan aman. (*)
